News sources : Pikiran Rakyat
TASIKMALAYA, (AP) .- The number of Family Planning Field Officer (PLKB) in Tasikmalaya is currently inadequate, compared with 10 districts and 69 villages with a population of existing and intensity of high population growth, because the birth rate is quite large each year. Of the 23 PLKB current shortage PLKB was approximately 46 people.

According to the Head Office of the KB and the Empowerment of Women, Nunung Kartini, ideally PLKB that each one at one village. Not like now, two or three officers should be in charge of a district with a lot of villages and a population that is high enough. According Nunung, the number was not sufficient and requires extra work from PLKB who worked in the field in providing family planning counseling importance.

"Except for the small number of PLKB, was the officer who is now elderly and only a few months until more years they will retire. To overcome this, we get help from the West Java provincial government is providing 15 FEA outsourcing, which are paid by the Governor. So very helpful, although I hope the addition PLKB every year there are up to the needs of single people in one village can be met, "said Nunung at the free family planning in Situ Gede district. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Sunday (20 / 2).

Although the number of officers is inadequate, but it did not dampen the work program that have been implemented to encourage people to use contraceptives for birth spacing set. Because in 2010 the installation of contraceptives to the residents in the city of Tasikmalaya could exceed the target until it reaches 182 percent. "Last year we were able to exceed the target, although most of the installation is done during social events or while holding the event," he said.

Meanwhile, Deputy Chairman of Parliament City of Tasikmalaya, Deni Romdhoni expect, for PLKB must be a serious concern of local governments, mainly to replenish its officers. Because the reality on the ground many areas and residents are not covered well enough to be able to get information and counseling about the use of family planning correctly.

"For the middle and upper economic community is already quite aware of the importance of using family planning for birth meengatur, but for society weak economy is still quite difficult. Moreover, coupled with an understanding of religion is still very strong, so much needed extension workers who really understand and could provide an explanation of family planning to the community very well, "said Denise. (A-14/A-26 ).***

*******************************************************************************************************************************************


TASIKMALAYA, (PRLM).- Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kota Tasikmalaya saat ini tidak memadai, bila dibandingkan dengan 10 kecamatan dan 69 kelurahan yang ada dengan jumlah penduduk dan intensitas pertumbuhan penduduk yang tinggi, karena angka kelahiran yang cukup besar setiap tahunnya. Dari 23 PLKB yang ada saat ini ternyata kekurangan tenaga PLKB sekitar 46 orang.

Menurut Kepala Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan, Nunung Kartini, idealnya PLKB itu masing-masing seorang di satu kelurahan. Tidak seperti sekarang, dua atau tiga petugas harus membawahi satu kecamatan dengan jumlah kelurahan yang banyak dan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Menurut Nunung, jumlah itu tidak cukup dan membutuhkan kerja ekstra dari PLKB yang bekerja di lapangan dalam memberikan penyuluhan pentingnya ber-KB.

"Kecuali sedikitnya jumlah PLKB, ternyata petugas yang ada sekarang sudah berusia lanjut dan hanya beberapa bulan hingga tahun lagi mereka akan memasuki masa pensiun. Untuk menanggulangi hal itu, kami mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar yang memberikan 15 tenaga penyuluh outsourcing, yang digaji oleh Gubernur. Sehingga sangat membantu, meskipun saya berharap penambahan PLKB setiap tahun ada hingga kebutuhan satu orang di satu kelurahan bisa terpenuhi," kata Nunung pada acara KB gratis di Situ Gede Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Minggu (20/2).

Walaupun jumlah petugas tidak memadai, tapi ternyata tidak menyurutkan program kerja yang telah dilaksanakan untuk mengajak masyarakat menggunakan alat kontrasepsi demi mengatur jarak kelahiran bayi. Karena pada 2010 pemasangan alat kontrasepsi terhadap warga di Kota Tasikmalaya bisa melampaui target hingga mencapai 182 persen. "Tahun lalu kami mampu melampaui target, meskipun kebanyakan pemasangan dilakukan saat bakti sosial atau saat menggelar acara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Deni Romdhoni mengharapkan, agar PLKB harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama untuk menambah kembali petugasnya. Pasalnya, kenyataan di lapangan banyak daerah dan warga yang tidak tercover dengan baik untuk bisa mendapatkan informasi dan penyuluhan mengenai penggunaan KB dengan benar.

"Untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah dan atas sebenarnya sudah cukup menyadari arti pentingnya menggunakan KB untuk meengatur kelahiran, namun untuk masyarakat ekonomi lemah masih cukup sulit. Apalagi ditambah dengan pemahaman agama yang masih sangat kental, makanya sangat diperlukan tenaga penyuluh yang benar-benar mengerti dan bisa memberikan penjelasan mengenai KB kepada masyarakat dengan sangat baik," kata Deni. (A-14/A-26).***